Sejarah Pendirian

Maritim Muda Nusantara
Sejarah Pendirian

Maritim Muda Nusantara (Indonesian Maritime Youths) yang biasa disebut Maritim Muda, ialah organisasi kepemudaan nasional di bidang kemaritiman dalam bentuk perkumpulan (asosiasi). Maritim Muda dibentuk pada tanggal 13 Desember 2018 bertepatan dengan Hari Nusantara di Jakarta oleh 6 orang pemuda Indonesia yang terpanggil hati dan jiwanya untuk berbakti pada nusa dan bangsa melalui pembangunan kemaritiman yang berkelanjutan, yaitu Kaisar Akhir, Antonius Rio Sandi Sirait, Imanda Hikmat Pradana, Ranitya Nurlita, Denny Suwarso Putra, dan Bondan Bhaskara.

Dengan ideologi dan gagasan untuk mendorong generasi muda menyadari perannya dalam membangun maritim Indonesia sebagai poros maritim dunia, para pemuda ini bersatu mendirikan Maritim Muda. Organisasi ini bergerak atas latar belakang akademis, keilmuan maritim, dan mengacu pada berbagai kebijakan serta kondisi kekinian dan kedisinian maritim Indonesia. Maritim Muda Nusantara telah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum Perkumpulan Maritim Muda Nusantara melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001244.AH.01.07.Tahun 2019 pada tanggal 14 Februari 2019.

Maritim Muda memberanikan diri untuk dapat langsung berkomunikasi dan bekerja sama dengan berbagai elemen, baik pemerintah maupun swasta. Hasilnya, Maritim Muda mendapatkan sambutan positif dalam pergerakannya di bidang kemaritiman. Maritim Muda diterima sebagai organisasi kepemudaan maritim yang kaya akan intelektualitas maritim dan cukup kritis dalam menanggapi isu-isu strategis kemaritiman serta turut serta dalam bentuk aksi nyata kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari sinilah Maritim Muda berangkat mengisi ruang kosong kepemudaan maritim yang memang masih minim kontribusi dan gagasan.

Selain Pengurus Pusat, Maritim Muda Nusantara juga memiliki organisasi daerah yang berkedudukan di tingkat provinsi, serta tingkat cabang tingkat kabupaten/kota. Saat ini, Maritim Muda Nusantara telah memiliki organisasi daerah di 34 provinsi seluruh Indonesia.